Jurnal Kontekstualisasi Hukum dan Masyarakat

ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN TIDAK SAH YANG DILAKUKAN DENGAN PAKSAAN (Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN/Bdg)

Rosli Siregar — 2025-09-01

Pasal 1 angka 20 KUHAP menjelaskan bahwa penangkapan merupakan tindakan sementara yang membatasi kebebasan individu untuk mendukung proses penyidikan atau penuntutan, dengan dasar adanya bukti yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian yuridis terhadap praktik penangkapan paksa yang dianggap tidak sah sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 10/Pid.Pra/2024/PN/Bdg. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan serta analisis studi kasus. Data diperoleh dari sumber literatur hukum, seperti peraturan perundang undangan, dan dianalisis secara kualitatif. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menyatakan penangkapan terhadap Pegi Setiawan tidak sah karena prosedurnya tidak sesuai ketentuan hukum dan telah melanggar hak asasi manusia. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim meliputi aspek legalitas, nilai-nilai kemanusiaan, serta dampak sosial dari tindakan tersebut. Meskipun Pegi akhirnya dibebaskan, tidak terdapat sanksi terhadap aparat yang melakukan penangkapan secara melawan hukum. Korban hanya memperoleh rehabilitasi, yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi perlindungan hak-haknya.

PERTANGGUNGJAWABAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI YANG MELAKUKAN TINDAKAN WANPRESTASI TERHADAP KONSUMEN

Arya Alvesaldy — 2025-09-01

Penelitian ini bertujuan untuk mengupas secara mendalam tanggung jawab hukum dari penyedia jasa konstruksi yang gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian dengan konsumen. Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan kasus di mana pengembang atau kontraktor mengabaikan komitmen yang telah disepakati, seperti keterlambatan dalam penyelesaian proyek, pelanggaran terhadap spesifikasi teknis, atau hasil pembangunan yang cacat dan tidak layak fungsi. Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi konsumen yang telah menaruh kepercayaan dan melakukan pembayaran di muka. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada analisis hukum positif melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang- Undang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta dianalisis secara kualitatif dengan dukungan dari studi kasus konkret di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi meliputi kelalaian total dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, serta penyelesaian pekerjaan yang melebihi tenggat waktu. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan menjadi prasyarat penting untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat serta mendorong kepatuhan pelaku usaha dalam sektor konstruksi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem pertanggungjawaban hukum yang tidak hanya berpihak kepada pelaku usaha, melainkan juga mengedepankan hak-hak konsumen sebagai subjek hukum yang dilindungi.

PENERAPAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TATA TERTIB DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe)

Ernia Hafizah Simamora — 2025-09-01

Pelaksanaan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melanggar aturan di Lembaga Pemasyarakatan seharusnya mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 mengenai Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Akan tetapi, mplementasi peraturan ini di Lapas Kelas II A Lhokseumawe masih belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan peraturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi disiplin diberlakukan terhadap narapidana yang melanggar aturan tata tertib. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Mencakup data primer dan data sekunder. Hasil dari oenelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi disipln di Lapas kelas II A Lhokseumawe masih belum optimal serta belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa kendala utama yaitu kurangnya jumlah petugas keamanan, minimnya minat narapinana untuk mengikuti program pembinaan, serta karakter warga binaan yang cenderung sulit untuk dibina.